MITRA MEDIA JATENG. COM
SEMARANG — Genangan air bukan lagi sekadar pemandangan musiman di Kota Semarang. Kini, banjir telah menjelma menjadi ancaman nyata bagi kehidupan warganya. Hujan deras yang mengguyur kota ini kembali membuka luka lama: sistem drainase yang buruk, kebijakan tata ruang yang lemah, dan ketidaksiapan menghadapi perubahan iklim.
Menanggapi keresahan warga, Adi Setijawan, SH, Direktur Pengamat Sosial, Hukum dan Politik Indonesia (PSHPI), menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kota Semarang. Ia menilai banjir bukan hanya urusan teknis, melainkan potret kegagalan tata kelola kota secara menyeluruh.
“Setiap tahun kita bicara banjir, dan setiap tahun pula masyarakat jadi korban. Sampai kapan? Ini bukan lagi soal cuaca ekstrem, ini soal kelalaian struktural,” tegas Adi dalam keterangannya.
Menurutnya, problematika banjir yang terus terjadi menunjukkan lemahnya perencanaan dan minimnya aksi preventif dari pihak terkait. Wilayah-wilayah rawan seperti Kaligawe, Genuk, dan Tlogosari masih menjadi langganan banjir, seolah tak pernah masuk prioritas pembangunan.
“Pemerintah harus berhenti memberikan respons reaktif. Dibutuhkan pendekatan holistik—mulai dari pembenahan infrastruktur, edukasi publik, hingga audit lingkungan terhadap pembangunan yang tak berorientasi jangka panjang,” lanjut Adi.
Tak hanya itu, ia menyoroti dampak sosial yang jarang menjadi pusat perhatian: anak-anak yang kehilangan waktu belajar, buruh harian yang kehilangan penghasilan, dan warga yang harus bertaruh nyawa di tengah arus deras yang menggenang.
“Masyarakat bukan sekadar butuh bantuan saat air naik. Mereka butuh jaminan hidup yang aman dan bermartabat,” ujarnya lantang.
Dalam konteks hukum dan politik, Adi menegaskan bahwa penanganan banjir juga berkaitan erat dengan transparansi anggaran, pengawasan proyek infrastruktur, serta kemauan politik para pemimpin daerah untuk berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan investor semata.
Kini, suara warga tak lagi bisa diabaikan. Banjir di Semarang telah berubah menjadi simbol kegagalan sistemik yang menuntut reformasi nyata. Masyarakat berharap, pemerintah tak hanya hadir saat kamera menyorot, tetapi juga bekerja saat masyarakat teriak minta tolong—basah kuyup di tengah genangan, menanti solusi yang tak kunjung datang.
(Red)
